Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Adu Kuat Pembakar Bendera dan Pengusul RUU HIP, Siapa yang Ditangkap? SIMAK ULASAN Pakar Hukum Ini

Adu Kuat Pembakar Bendera dan Pengusul RUU HIP, Siapa yang Ditangkap? SIMAK ULASAN Pakar Hukum Ini
Demo besar menolak RUU HIP di depan gedung DPR RI, Rabu (24/6) menyisakan peristiwa yang menimbulkan rasa marah dan kecewa. Kecewa bagi PDIP karena dalam demo itu bendera kebesarannya dibakar oleh para demonstran bersama sama dengan pembakaran bendera PKI yang dibawa oleh para pengunjuk rasa.

Karuan saja peristiwa itu membuat petinggi PDIP meradang dan tidak mau terima pembakaran bendera kebanggaannya. Menyikapi pembakaran bendera ini, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Perintah Harian kepada seluruh kader terkait bendera PDIP yang dibakar massa dalam unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.

Isi Surat Perintah Harian Megawati itu adalah meminta kader PDIP di seluruh Indonesia untuk siap siaga, namun mengedepankan proses hukum dalam penangannnya. Senada dengan Ketua Umumnya, politikus senior PDI Perjuangan yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo juga meminta seluruh kader se-Indonesia menyikapi aksi pembakaran bendera kebanggaannya.

Dia memerintahkan seluruh kader hingga tingkat akar rumput untuk mendatangi seluruh Polres dan Polda se-Indonesia dan meminta kepolisian mengusut si pembakar bendera."Pengurus Anak Ranting, Ranting, DPC, DPD dan Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia wajib menyampaikan dan mendatangi, menyampaikan permintaan kepada Polres dan Polda se-Indonesia untuk mengusut, menangkap dan memproses secara hukum pembakar Bendera Partai," tutur Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/6).

Pembakaran bendera PDIP memang terjadi pada saat berlangsung demo didepan gedung DPR RI yang diikuti oleh ribuan massa. Selain terjadi pembakaran bendera, para pendemo yang menolak RUU HIP itu juga sempat berorasi menyampaikan tuntutannya.

Salah seorang orator dalam demonstrasi yang menolak RUU HIP meminta aparat keamanan menangkap insiator RUU Haluan Idiologi Pancasila. Orator yang biasa dipanggil Mayor Soleh itu menilai wacana dalam RUU HIP secara tidak langsung merupakan tindakan makar terhadap Pancasila.

“Tangkap inisiator RUU HIP. Tangkap. Tangkap. Mereka yang akan membuat kita sengsara. Tangkap inisiator dan pembuat RUU HIP. Setuju? Setuju? Merdeka,” teriak dia diiringi sorakan massa pendukungnya.

Adanya tuntutan untuk memproses hukum pembakar bendera partai dan tuntutan untuk menangkap pengusul RUU HIP sebagai pelaku makar terhadap Pancasila memunculkan dilema dalam penegakan hukum sekaligus batu uji bagi aparat untuk menindaklanjutinya. Seperti apa aksi aksi pembakar bendera partai yang selama ini terjadi di Indonesia ?

Seperti apa pula proses hukum dan hukuman bagi para pelaku pembakar bendera yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia ?.Apakah pengusul RUU HIP memang bisa diproses hukum karena dianggap tela mencoba melakukan makar terhadap Pancasila ?. Siapa kira kira yang akan diproses hukum oleh aparat, apakah pembakar bendera atau pengusul RUU Haluan Idiologi Pancasila ?.

Aksi Aksi Bakar Bendera
Pembakaran bendera PKI yang disusul dengan pembakaran bendera PDIP oleh massa demonstran pada aksi menolak RUU HIP memang menimbulkan rasa kecewa. Karena itu sangat wajar kalau kemudian PDIP melapor kejadian tersebut kepada aparat yang berwenang menanganinya. Sebab bagaimanapun bendera partai adalah symbol kebesaran partai dan sekaligus simbol kebanggannnya. Membakar bendera partai sama artinya dengan melecehkan harga diri partai apalagi partai yang sedang berkuasa.

Bendera partai sebagai simbol itu layaknya harga diri partai yang harus dijaga. Kalau harga diri dilukai pasti para pendukung akan marah dan tergerak untuk menyikapinya. Karena siapapun yang disakiti pasti akan merasa kecewa.

Langkah petinggi PDIP untuk tidak membalas perlakuan itu dengan tidak main hakim sendiri tetapi melaporkan pelaku pembakaran agar diproses hukum juga sudah tepat guna untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan karenanya hukum harus menjadi panglima.

Ternyata pembakaran bendera PDI itu bukan hanya disesalkan oleh petinggi PDI saja, tetapi juga disesalkan oleh tokoh parpol lainnya sebagai contoh Nasir Jamil politisi PKS asal Aceh yang menjadi salah satu partai penolak RUU Haluan Idiologi Pancasila ikut menyesalkannya.

Sebagaimana dikutip rmol.id 25/06/20, Nasir mengkhawatirkan pembakaran bendera itu karena bisa menyulut rasa curiga antar partai politik di parlemen dan pendukungnya. Sehingga menurutnya, hal itu perlu dihindari untuk tidak terulang kedua kalinya. "Saya bayangkan, bagaimana kalau nanti ada provokasi lainnya, bendera partai politik selain PDIP juga dibakar massa . Ini tentu akan berdampak terhadap hubungan antar partai politik karena akan timbul saling curiga siapa otak pelaku sehingga bendera parpol itu dibakar,” tegasnya.

Sementara itu menanggapi aksi pembakaran bendera PDIP, koordinator lapangan (korlap) aksi massa Edy Mulyadi mengatakan kejadian tersebut adalah kecelakaan yang tidak disengaja.Dia menegaskan pembakaran bendera tidak direncanakan sebelumnya."Itu accident. Dalam rapat-rapat kita nggak ada rencana bakar-bakar bendera, apalagi bendera PDIP gitu. Itu accident, sama sekali nggak direncanakan," ujar Edy ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (25/6/2020).

Edy sendiri tak mengetahui pasti siapa pelaku pembakaran bendera pada aksi massa yang di koordinirnya. Menurut dia ada dua kemungkinan pelaku pembakaran bendera.

Pertama, oknum-oknum yang bergabung bersama massa dan sengaja melakukan pembakaran bendera.

Kedua, massa aksi yang memang terlalu bersemangat dan secara spontan melakukan pembakaran bendera.

"Bisa jadi oknum perusuh sengaja, atau bisa juga massa aksi yang terlalu semangat spontanitas begitu. (Pembakaran bendera PKI) bahkan tidak direncanakan, apalagi PDIP," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Ma`arif mengatakan pihaknya tengah menelusuri orang yang melakukan pembakaran bendera PDIP dan Palu Arit saat terjadi unjuk rasa.

Meski begitu Slamet menyebut seharusnya PDIP yang meminta maaf karena telah membuat masyarakat marah karen RUU HIP yang di usulkannya. Dia menuding PDIP menjadi inisiator RUU HIP dan menyebabkan kemarahan rakyat sehingga membakar bendera PDIP dan bendera Palu Arit saat unjuk rasa.

"Mestinya PDIP yang harus minta maaf karena anggotanya yang telah menjadi inisiator RUU HIP sehingga membuat gaduh dan resah masyarakat," kata Slamet lewat pesan singkat kepada pers, Kamis (25/6).

Sebenarnya soal pembakaran bendera partai dalam sebuah aksi demontrasi ini bukan kali ini saja terjadinya. Jauh sebelumnya sudah ada beberapa peristiwa pembakaran bendera partai yang dilakukan dalam sebuah unjuk rasa.

Sebagaimana diberitakan detik.news, pada kamis tanggal 24/3/2005 yang lalu di Surabaya terjadi aksi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat SBY presidennya. Demonstrasi terjadi di kampus Unair dan Gedung Grahadi Surabaya. Aksi sempat diwarnai dengan pembakaran bendera Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dianggap sebagai representasi partai penguasa.Pembakaran bendera dua partai politik terjadi di depan kampus Unair, Jalan Darmawangsa Surabaya.

Jauh sebelumnya di Palopo dan Makassar juga terjadi aksi serupa. Pada sabtu 21 Mei 2011 dalam rangka memperingati 13 tahun reformasi, di Kota Palopo mahasiswa membakar bendera partai Demokrat yaitu partainya penguasa. Sementara di Makassar pendemo membakar ban bekas dan menyandera mobil container yang dicegat dijalan raya. Aksi ini sebagai bentuk protes karena pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai gagal mengembang amanah reformasi yang dipelopori mahasiswa.

Pada tahun yang sama tepatnya 30/05/2011, sebagaimana dikutip radarbangka.co,id, ratusan massa yang menamakan diri LSM Parpol Bersih, menggelar demo di depan gedung KPK. Para aktivis itu mengecam kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia yang menurut pendemo ditunggangi oleh 3 partai politik besar yakni Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka juga membakar bendera tiga partai ini karena dinilai menjadi pelindung berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh kader partainya."Mereka melakukan korupsi untuk menghidupi partainya, jelas ini sudah menciderai semangat reformasi serta melukai rasa keadilan," Fajar Ardi, salah satu aktivis LSM Parpol Bersih dalam orasinya.

Hukuman bagi Pembakar Bendera
Dari rangkaian kasus pembakaran bendera partai yang terjadi ketika Susilo Bambangt Yudhoyono berkuasa tidak terekam dimedia pelakunya ditangkap untuk diproses hukum lalu dimasukkan ke penjara. Mungkin ketika itu aksi pembakaran bendera saat berunjuk rasa dianggap sebagai hal yang biasa biasa saja.

Atau mungkin aparat penegak hukum tidak memproses kasus pembakaran bendera karena pihak yang merasa dirugikan tidak melaporkan kepada aparat untuk diproses hukum sebagaimana mestinya.

Para pembakar bendera partai pada saat itu banyak yang bebas tidak diusut apalagi dimasukkan ke penjara. Ada satu peristiwa dimana pembakar bendera partai di tahan aparat meskipun kemudian tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Adalah Edward Noya, aktivis FAM UI ditahan oleh Polda Matro Jaya dan dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran bendera. dan kaus 3 partai politik, yaitu PDIP, PPP dan Golkar dalam aksi unjuk rasa di Kampus UI Salemba.

Dalam peristiwa yang terjadi pada 17 Maret 2004 lalu itu, mahasiwa UI ini dituduh melanggar pasal 170, pasal 156, pasal 493 dan pasal 497 KUHPidana. Menurut pihak Polda, Edward melakukan pengrusakan beramai-ramai terhadap suatu barang, menimbulkan sikap permusuhan dan mengganggu arus lalu-lintas dan ketertiban umum dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara. Namun kasus ini tidak jelas bagaimana kelanjutannya.

Hukuman bagi pembakar bendera partai memang masih menjadi pertanyaan dikalangan pengamat hukum pada umumnya. Pakar Hukum Pidana, Fachrizal Afandi menyatakan hingga kini belum ada aturan yang dapat menjerat atau memidanakan pelaku pembakaran bendera partai politik (parpol).

Oleh karenanya menurut dia, pelaku pembakar bendera PDI Perjuangan dalam aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020 lalu tidak bisa dipidana."Sampai saat ini belum ada sih pasal yang dapat memidanakan pembakaran bendera partai. Kecuali kalau bendera negara ya, lambang negara," ujarnya seperti dilansir law-justice.co.id , Kamis, 25 Juni 2020.

Menurut dia, jika PDIP tetap ingin mempidanakan pelaku setidaknya menggunakan Pasal 497 ihwal menyalakan api atau timbul bahaya kebakaran yang ada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).Selain itu kata dia, pelaku pembakaran demo juga bisa dijerat dengan UU Demonstasi atau unjuk rasa."Ya dalam menyampaikan pendapat di muka umum kan ada aturannya, ketertibannya, syarat-syaratnya. Ga boleh bawa ini itu, apalagi melakukan pembakaran. Paling pakai itu sih," tuturnya.

Mungkin karena masih sumirnya dasar hukum pemidanaan bagi mereka yang membakar bendera partai itulah yang menyebabkan mengapa sejauh ini belum ada orang yang dihukum atau dimasukkan ke penjara karena yang bersangkutan membakar bendera partai dalam sebuah unjuk rasa.

Mungkin peristiwa pembakar bendera yang dihukum penjara baru terjadi di Garut Jawa Barat saat Jokowi berkuasa.Sebagaimana diberitakan republika 6/11/2018 lalu Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, memvonis tiga terdakwa pembawa bendera dan pembakar bendera dengan hukuman 10 hari saja.

Namun yang perlu di catat disini bahwa bendera yang dibakar oleh para terdakwa bukan bendera partai melainkan bendera bertuliskan Arab saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, 22 Oktober 2018, yang sempat mendapatkan perhatian rakyat Indonesia.Pemberian hukuman tersebut didasarkan pada Pasal 174 KUHP yang hukuman maksimalnya adalah tiga pekan alias 21 hari saja .

Hukuman Bagi Pengusul RUU HIP
Seorang orator dalam demonstrasi yang menolak RUU HIP meminta aparat keamanan menangkap insiator RUU Haluan Idiologi Pancasila.Orator yang biasa dipanggil Mayor Soleh itu menilai wacana dalam RUU HIP secara tidak langsung merupakan tindakan makar terhadap Pancasila.

Aspirasi untuk menangkap pengusul RUU HIP memang marak disuarakan oleh beberapa elemen masyarakat di Indonesia antara lain oleh tokoh masyarakat, pengamat dan juga ulama’.

Seperti diberitakan idtoday.co, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Islam di Provinsi Maluku mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap insiator perancang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Desakan penolakan RUU HIP tersebut disampaikan para tokoh agama umat muslim dalam sebuah pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Bidang Hukum MUI Maluku, Monir Kairoti, di depan masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Minggu (20/6).

Desakan serupa juga disuarakan oleh pengamat kebijakan Publik Amir Hamzah dalam sebuah pernyataannya. Menurutnya polisi harus menindak inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang larangan penyebaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme. “Jika polisi tidak menindak pelanggar UU Nomor 27 Tahun 1999, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mencari jalannya sendiri,” katanya sebagaimana dikutip suaranasional, Rabu (24/6/2020).

Derasnya tuntutan agar pengusul RUU HIP di tangkap dengan tuduhan makar terhadap Pancasila memunculkan pertanyaan, apakah memang tuduhan itu ada dasar hukumnya dan bisa ditindaklanjuti oleh aparat kita ?.

Kalau kita baca KUHPidana, istilah makar memang tidak didefinisikan dengan tegas dalam KUHPidana. Namun dalam KUHPIdana diatur beberapa jenis makar, yaitu (1) Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104); (2) Makar terhadap wilayah (Pasal 106) (3) Makar terhadap Pemerintah (Pasal 107 (1)); (4) Makar terhadap Pancasila Dasar Negara atau dapat disebut Makar Ideologi (Pasal 107 huruf b, d dan e).

Menurut istilah Pierre Suteki, Guru besar Universitas Diponegoro, Semarang, makar ideologi merupakan istilah yang dapat dianggap soft attack namun berakibat fatal karena menimbulkan perubahan dahsyat terhadap sendi utama negara. Dasar negara akan tercerabut sehingga konstitusi suatu negara dapat berubah hingga membatalkan deklarasi kemerdekaan yang telah dilakukan pendiri negara. Negara menjadi sangat rawan untuk dikudeta oleh pemberontak yang menghendaki adanya perubahan mendasar atas suatu negara.

Berkaitan dengan eksistensi sebuah Ideologi komunisme yang telah terbukti dipakai sebagai inti organisasi pemberontak, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) jelas sudah ada pengaturannya melalui UU No. 27/1999 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP dengan menambahkan sisipan huruf a, b, c, d, e, dan f pada Pasal 107 tersebut. Beberapa pasal UU tersebut mengatur secara khusus makar terhadap Dasar Negara Pancasila.

(1). Pasal 107 b. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(2). Pasal 107 d. Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisinc-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3). Pasal 107 e, khusunya huruf (b). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun):
Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunismc/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Jika ketentuan pasal pasal tersebut digunakan untuk menjerat pengusul RUU HIP maka keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila bisa ditelusuri melalui pembuatan Naskah Akademis (NA) RUU Haluan Ideologi Pancasila. Yaitu keinginan untuk merubah Pancasila sebagaimana tertuang di pembukaan UUD 1945 menjadi Pancasila sesuai gagasan individu Ir. Soekarno (Soekarnoisme) yang dikenal dengan pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Pada hal katanya Pancasila itu sudah final, sehingga tidak perlu di peras peras lagi menjadi Trisila dan Ekasila. Karena itu upaya untuk memeras Pancasila patut diyakini sebagai sebuah upaya untuk mengganti isi Pancasila yang tertuang di pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila versi pengusulnya.

Fakta hukum berikutnya juga mengindikasikan bahwa patut diduga terjadi perencanaan Makar Dasar Negara/Idelogi yang dilakukan oleh Pengusung Ideologi Komunisme (PIK) dan oleh karenanya perlu dicurigai telah menjadi "penumpang gelap" dalam penyusunan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Secara rinci adanya indikasi perencanaan untuk melakukan makar terhadap Pancasila dapat ditelusuri dari substansi usulan RUU yang diajukannnya:

Konsideran RUU HIP, pada bagian mengingat ini tidak mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar peraturan diterbitkannya RUU HIP yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Pada hal kita tahu dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai tonggak sejarah keberlakuan UUD 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen sehingga kita tahu, bahwa Pancasila yang dimaksud HIP ini tetap harus Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bukan Pancasila versi pengusulnya yang sudah diperas menjadi TRISILA apalagi EKASILA. Selain itu tidak mencantumkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Distorsi Pokok-pokok Pikiran Sila Pancasila. Pokok pikiran RUU HIP telah mendistorsi sila-sila Pancasila karena hanya menyebutkan kata dasarnya. Seharusnya prinsip dasar RUU HIP tetap menyebut sila-sila Pancasila dengan seutuhnya , misalnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan cuma disebut Ketuhanan, yakni ketuhanan yang berkebudayaan seperti konsep Ir. Soekarno. Juga harus Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bukan hanya Kemanusiaan saja karena ada kemanusiaan ala komunisme (yang memasung HAM) dan liberalisme (pengutamaan HAM).

Juga bukan kesatuan, tetapi Persatuan Indonesia, dan seterusnya.
Pergeseran Sendi Pokok Pancasila. Dimana dalam Pasal 6 (1) RUU HIP disebutkan bahwa Sendi Pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pada hal sendi pokok Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan pula dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi esensi, sendi pokok, ruh dari keempat sila lainnya. Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial ala komunis (ateis) dan kapitalis (sekular). Sepertinya pengusul RUU HIP memang ingin mengarahkan sendi pokok Pancasila itu ke arah sana.

Berdasarkan identifikasi adanya indikasi perencanaan untuk melakukan makar terhadap Pancasila sebagaimana dikemukakan diatas, kiranya sudah bisa disimpulkan adanya suatu kelompok (pengusul RUU HIP) yang melakukan makar terhadap ideology Pancasila. Sekurang kurangnya sudah ada upaya percobaan untuk mengubah Pancasila.

Harap di ingat disini bahwa delik makar itu merupakan delik formil, artinya suatu delik yang pembuktian unsurnya tidak perlu menunggu selesainya suatu perbuatan pidana atau akibat perbuatannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ketika ada permohonan pengujian atas pasal makar ini di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diketahui, pasal makar pernah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta makar harus dimaknai sebagai `serangan`, sehingga harus dianggap sebagai delik selesai (delik materiil). Namun, MK menilai argumen itu tidak bisa diterima. MK berpendapat percobaan makar -- tanpa perlu tujuan makar tercapai yaitu pemerintah yang terguling--pun sudah bisa dikenai delik makar.

Sebab apabila kata `makar` begitu saja dimaknai sebagai `serangan`, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan `serangan` dan telah nyata timbul korbannya. Demikian bunyi putusan MK yang diketok pada 31 Januari 2018 yang lalu. Perlu dipahami pula bahwa delik makar ini adalah delik biasa, bukan delik aduan dimana untuk bisa diproses harus ada yang mengadukanya.

Karena delik makar adalah delik biasa maka Polri dan atau Kejaksaan dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu laporan dari pihak mananapun juga. Kalau memang demikian halnya lalu siapa kira kira yang bisa dijadikan tersangka untuk makar terhadap Pancasila ?. Tentu saja pelaku utama adalah para pengusul RUU Haluan Idiologi Pancasilla, lalu siapa mereka ?.

Ujian Bagi Penegak Hukum
Adu kuat antara mereka yang menginginkan supaya pembakar bendera PDIP ditangkap dan diproses hukum dengan mereka yang menginginkan supaya pengusul RUU HIP di tangkap untuk diadili karena dianggap telah melakukan makar terhadap idiologi Pancasila nampaknya semakin ramai saja.

Seperti dinyatakan sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan menempuh jalur hukum atas pembakaran benderanya. Disisi lain kelompok yang menentang RUU HIP, meminta supaya pihak berwenang segera menangkap pengusul RUU HIP dan pendukungnya.

Adu kuat dan perang opini diantara kedua kubu itu kelihatannya sama sama ngototnya. Terkesan bahwa aspirasi untuk menghukum pembakar bendera dimunculkan secara massif untuk menutupi polemik RUU HIP yang sedang mendapatkan penolakan dimana mana. Kapitalisasi isu pembakaran bendera ini terkesan sengaja dihembuskan untuk menutupi kasus utama yaitu dugaan makar terhadap idiologi Pancasila.

Soalnya pembakaran bendera partai sebenarnya sudah biasa terjadi di era sebelum sebelumnya baik dilakukan oleh kadernya sendir maupun orang diluar partainya. Tapi kejadian pembakaran bendera kali ini sepertinya di blow up sedemikian rupa tidak seperti biasanya.

Menghadapi fenomena diatas, bisa dimaklumi kalau aparat penegak hukum menjadi gundah gulana. Kalau pembakar bendera yang akan ditangkap sementara tersangka makarnya dibiarkan saja bisa jadi akan menimbulkan gejolak dimana mana. Karena akan ketahuan hukum tidak ditegakkan dan keadilan kembali di perkosa. Kabarnya Polres Bekasi siap usut kasus pembakaran bendera karena di desak oleh partai penguasa.

Sebaliknya kalau pengusul RUU HIP yang ditangkap dengan tuduhan makar, sementara pembakar bendera dibiarkan tidak di proses hukumnya, inipun juga akan menimbulkan rasa kecewa pendukung partai yang dibakar benderanya. Tetapi kemungkinan yang kedua ini sepertinya sangat kecil terjadi karena biasanya yang dekat dengan kekuasaan akan selamat dari proses hukum yang bisa menjeratnya.

Kemungkinan selanjutnya dua kasus hukum itu sama sama dibiarkan oleh aparat alias tidak ditindak sebagaimana mestinya. Kalau ini yang menjadi pilihannya maka akan memunculkan kesan aparat tidak berani menegakkan hukum dan mau cari amannya saja. Sebaliknya kalau kedua kasus hukum itu sama sama ditegakkan hukumnya maka masyarakat akan bisa bernafas lega.

Bahwasanya masih ada harapan untuk bisa melihat hukum ditegakkan di Indonesia. Tapi lagi lagi kemungkinan yang disebut kedua ini agak kecil juga peluangnya.Karena dibutuhkan nyali yang besar untuk menangkap pengusul HIP dengan tuduhan makar terhadap Pancasila. Dalam hal ini untuk mendorong penegakan hukum terhadap pelaku makar idiologi Pancasila, presiden dapat menginisiasi pembentukan tim pencari fakta atas dugaan adanya Perencanaan Makar terhadap Pancasila. Tetapi beranikah presiden melakukannya ?

Kalau dilihat dari kadar permasalahannya, delik pembakar bendera boleh dikata kasus yang tidak terlalu urgen dilihat dari kepentingan bangsa dan negara. Mumgkin hanya menyangkut kepentingan partai yang terusik harga dirinya. Beda halnya dengan kasus dugaan makar terhadap Pancasila dimana nasib bangsa dan negara yang menjadi taruhannya. Lagi pula pembakaran bendera merupakan dampak bukan penyebabnya. Penyebabnya adalah karena ada RUU HIP lalu terjadi demo yang berujung pada adanya peristiwa pembakaran bendera.

Pembakaran bendera partai adalah merupakan akibat bukan sebab terjadinya peristiwa pidana. Ibaratnya tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi yang mendahuluinya. Lagi pula kalau dilihat dari sisi hukumannya, pelaku pembakar bendera lebih ringan hukumannya hanya sampai 21 hari saja. Sebaliknya pelaku makar bisa diancam hukuman sampai 15 tahun penjara.

Dengan demikian kalau dilihat dari sisi urgensinya, lebih strategis untuk menegakkan hukum pelaku makar terhadap idiologi pancasila dibandingkan dengan pembakar bendera. Karena hal ini menyangkut kepentingan nasib bangsa dan negara yang idiologi dan dasar negaranya mau di dongkel oleh para pelaku makar bersama pendukungnya.

Tetapi penegakan hukum sepertinya memang tidak mengenal skala prioritas agar bisa dirasakan keadilannya. Yang lebih tepat sebenarnya kedua kasus ditegakkan hukumnya dan pelakunya bisa diproses hukum untuk diganjar sesuai hukuman yang telah di atur dalam ketentuan yang ada. Hanya memang untuk menegakkan hukum secara adil untuk semua anak bangsa saat ini memang baru sekadar utopia belaka. Yang terjadi seringkali adalah adanya tebang pilih kasus sedemikian rupa sehingga yang dekat dengan penguasa itulah yang di untungkannya.

Kini publik menyaksikan dengan harap harap cemas, siapakah kiranya yang akan ditangkap oleh aparat berwenang, pembakar bendera atau pelaku makar terhadap idiologi Pancasila ?. Mari bersama sama kita saksikan eksekusinya karena kabarnya korlap aksi PA 212 di DPR sudah mulai diperiksa polisi soal pembakaran bendera.

Sumber : law-justice.co

Post a Comment for "Adu Kuat Pembakar Bendera dan Pengusul RUU HIP, Siapa yang Ditangkap? SIMAK ULASAN Pakar Hukum Ini"

Berlangganan via Email