Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SBY Soal RUU HIP: 'Sudah Baca dan Kaji Tapi Saya Simpan Agar Tak Memanas'

Lama tak berkicau serius, hari ini mantan Presiden RI dua periode Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari soal UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Komentar SBY soal tema yang cukup serius itu pun menjadi trending di Twitter dengan nama Pak SBY.
Tiga kicauannya terus mendapat retweet dan like dari netizen.
Berikut tiga cuitan SBY terkait HIP melalui akun @SBYudhoyono
Saya mengikuti hiruk pikuk sosial & politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca & mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat & tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas *SBY*
Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara & merancang sesuatu yg berkaitan dgn ideologi & dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka & sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar *SBY*
Memposisikan ideologi harus tepat & benar. Ingat, proses "nation building" & "consensus making" yg kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada "ideological clash" & perpecahan bangsa yg baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat *SBY*
Berikut Komentar Netizen menanggapi cuitan SBY
@bintangku206: kenapa ga katakan saja yg salah itu salah yg benar itu benar, jika kita tau itu salah terus kita diam, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat kelak pak?
@_a_m_a_r_e: Maaf pak SBY , Diam itu memang Emas tapi Berbicara Yang Sebenarnya Adalah Berlian , sebaik nya bapak Berbicara untuk kebaikan bangsa dan neg ini Tangan melipat
@OssyDermawan: Bapak SBY memiliki hak utk memiliki pandangan krn beliau relatif sukses merawat Pancasila dan keberagaman selama 10 tahun.

@wmo_bukanjongos: Betul bung realisasikan agar kami percaya partai demokrat , tumpuan 2024 hanya demokrat dan pks 
@renandabachtar: Pak SBY selalu menghormati suksesornya, presiden penerusnya. Selalu hati2 dlm memberikan statement. Sekalipun demikian, krn keluasan wawasannya kita msh membutuhkan pandangan SBY terkait hal2 krusial dan fundamental agar kita tak salah jalan. Experience is very important thing.
@ayudewinkri: Klo d tweet kek gini justru menimbulkan banyak spekulasi dn politik bukannya makin dingin justru jd sebab makin panas..
@JamalBoegis: Bapak jangan diam. Sikap diam Bapak artinya merelakan bangsa ini hancur. Mohon bersikap Pak.

@akangckp: Justru tepat yg disampaikan beliau kalo saat ini menahan diri dulu. Sebab kalo beliau setuju atau tidak dengan RUU tsb akan menambah polemik di masyarakat.

@fiestamerah: Sebaiknya bapak memberikan pandangan. Karena pandangan bapak bisa memberikan arah bagi rakyat Indonesia untuk mengambil kesimpulan
@bangyupi_006: Mirip dengan pernyataan beluo sebagai parte penyeimbang

@Ajeng__Cute16: Kalo Pak SBY sudah ngetwitt hrs pemerintah pak  @jokowi sdh paham dan bisa melihat sinyal. Selamatkan Indonesia, selamatkan Pancasila. Jng biarkan pancasila di rubah.

@titobudi3: Betul, lagian panjenengan bukan siapa2 lg. Tenanglah dimasa tua pak.
Sikap Pemerintah Terhadap HIP
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan inisiatif DPR.
Selain menyoroti masalah prosedur, pemerintah juga menyoroti masalah substansi RUU tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Menkopolhukam Mahfud MD, menyoroti tidak dimasukannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai konsideran dalam RUU HIP.
Tap MPRS XXV Tahun 1966 sendiri mengatur pelarangan Partai Komunis Indonesia serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
"Substansinya Presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Mahfud MD, Selasa (16/6/2020).
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tetap pada komitmen TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme marxisme itu, merupakan satu produk hukum peraturan perundang undangan yang mengikat.
"Sehingga tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang ini," ujarnya.
Selain itu, menurut Mahfud MD, mengenai rumusan Pancasila, pemerintah berpendapat yang sah itu adalah rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945.
"Pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan tanggal 18 Agustus1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesia."
"Yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu yang sah," jelasnya. 
Mahfud MD megaku telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai pandangan mengenai RUU HIP.
Setelah mendengarkan pandangan dan berbicara dengan berbagai pihak, menurut Mahfud MD, Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tersebut.
"Sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut," beber Mahfud MD, Selasa (16/6/2020).
Presiden meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu, sebelum membahas RUU yang menjadi polemik itu.
"Jadi pemerintah tidak mengirimkan Surpres, tidak mengirimkan surat Presiden untuk pembahasan pembahasan itu," terangnya. 
DPR Tunggu Surat Pemerintah
Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan pihaknya menunggu surat resmi dari pemerintah terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.
"Kami tunggu surat resmi pemerintah," kata Baidowi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/6/2020).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, sebaiknya pemerintah menyampaikan surat tertulis terkait permintaan penundaan pembahasan RUU ke DPR.
Hal itu perlu dilakukan karena DPR mengirimkan surat tertulis secara resmi saat mengirimkan naskah akademik dan draf RUU HIP ke pemerintah.
"Karena DPR berkirim surat resmi kepada pemerintah, maka sebaiknya sikap pemerintah juga disampaikan secara tertulis."
"Apakah mau menunda, menolak, atau menyetujui pembahasan," ucapnya.
Awiek menjelaskan, jika nantinya pemerintah menolak pembahasan, maka RUU HIP dikembalikan ke DPR RI dan tidak dilanjutkan pembahasan lebih lanjut.
Namun, jika disusun kembali, DPR punya kesempatan luas untuk menampung aspirasi.
"Mekanismenya sudah diatur dalam UU 12/2011jo UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ucap politikus PPP itu.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada DPR, terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.
Mahfud MD mengatakan hal tersebut nantinya akan disampaikan sesuai prosedur yang berlaku kepada DPR.
"Ini saya baru bertemu Presiden. Jadi menyampaikan ke masyarakat, juga sekaligus ini pemberitahuan termasuk kepada DPR, tapi tentu resminya ada prosedur nanti."
"Makanya Menkumham diajak ke sini. Nanti yang akan beri tahu secara resmi sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan."
"Bahwa kita meminta DPR menunda untuk membahas itu."
"Itu nanti Menkumham yang akan memberi tahu secara resmi," ungkap Mahfud MD dalam video yang dibagikan Tim Humas Kemenko Polhukam, Selasa (16/6/2020).
Mahfud MD menegaskan kembali, TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme, mutlak tetap berlaku
"Tapi substansinya pemerintah sudah sampai sikap tentang TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 mutlak tetap berlaku."
"Dan seperti dikatakan Pak Menkumham tadi, itu sebenarnya sudah satu keniscayaan karena sudah diperkuat kembali oleh TAP MPRS Nomor 1 tahun 2003," terang Mahfud MD.
Mahfud MD juga menegaskan kembali rumusan Pancasila yang resmi dipakai adalah rumusan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
"Pancasila yang resmi dipakai adalah Pancasila yang ada di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945."
"Yang isinya lima sila dalam satu kesatuan paham dan satu tarikan napas pemahaman," papar Mahfud MD.

Post a Comment for " SBY Soal RUU HIP: 'Sudah Baca dan Kaji Tapi Saya Simpan Agar Tak Memanas'"

Berlangganan via Email